1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menyatakan Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang didasarkan pada:
   1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/II/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 11 Februari 2025;
   2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/52.a/IV/Res.1.11./2025/Dit Reskrimum, tanggal 23 April 2025;
   3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/37/IV/Res.1.11/2025/Ditreskrimum, tanggal 23 April 2025;

atau

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/37/IV/Res.1.11/2025/Ditreskrimum, tanggal 26 April 2025;

  --Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1. Menyatakan Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang didasarkan pada SURAT KETETAPAN Nomor:S.Tap/83/VI/RES.1.11./2025/Dit Reskrimum Tentang PENETAPAN TERSANGKA, Tanggal 19 Juni 2025 atau SURAT KETETAPAN Nomor:S.Tap/83/VI/RES.1.11./2025/Dit Reskrimum Tentang PENETAPAN TERSANGKA, Tanggal 19 Juni 2025 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/52.a/IV/Res.1.11./2025/Dit Reskrimum, tanggal 23 April 2025;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/37/IV/Res.1.11/2025/Ditreskrimum, tanggal 23 April 2025 atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/37/IV/Res.1.11/2025/Ditreskrimum, tanggal 26 April 2025 berkaitan dengan Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah;
4. Menyatakan  segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah;
5. Memulihkan segala hak hukum serta nama baik PEMOHON terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

--Atau Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).