PETITUM / POKOK TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 

Primair,

1.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2.Menyatakan bahwa Sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 28 September 2020;

3.Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengosongkan dan tidak menyerahkan tanah dan bangunan objek jual - beli kepada PENGGUGAT sebagai perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);

4.Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran biaya denda kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

5.Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terlatak di :

5.1.Provinsi : Papua Barat (dahulu Papua);

Kabupaten : Manokwari;

Kecamatan : Manokwari Barat (dahulu Manokwari)

Kelurahan : Wosi

Atau sebagaimana yang dimaksud pada Sertipikat Hak Milik Nomor 745/ Wosi, berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 (tujuh) Juni 2004 (dua ribu dua puluh empat), Nomor 26/Wosi/2024, seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 01481 dan Nomor Surat Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 01482. 

5.2.Provinsi : Papua Barat (dahulu Papua);

Kabupaten : Manokwari;

Kecamatan : Manokwari Barat (dahulu Manokwari)

Kelurahan : Wosi

Atau sebagaimana yang dimaksud pada Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Wosi, berdasarkan Surat Ukur tanggal 7 (tujuh) Juni 2004 (dua ribu dua puluh empat), Nomor 25/Wosi/2024, seluas 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 01481 dan Nomor Surat Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 01481. 

6.Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT dengan perincian :

6.1Kerugian material, berupa kerugian nyata atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan Objek Perkara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) / hari terhitung tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 6 Mei 2025 yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

6.2Kerugian Immaterial, adalah segala beban psikologis dan waktu yang ditimbulkan akibat perkara ini yang bila diukur dengan nilai maka kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7.Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) /per tahun atau sebesar Rp. 924.650.000,00,- (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

8.Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan TERGUGAT melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

9.Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan a quo;

10.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi;

11.menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair,

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).