SURAT DAKWAAN

NOMOR REGISTER PERKARA: PDS- 01/R.2.12/Ft.1/04/2025

C.  DAKWAAN

      PRIMAIR

-------Bahwa Terdakwa MUNIR HARAHAP, S.E. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Pala Kabupaten Fakfak sejak 28 April 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Fakak Nomor 696-145 Tahun 2017 Tanggal 28 April 2017 sampai dengan ditetapkan sebagai Pejabat Definitif Direktur PDAM Tirta Pala Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 696-80 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Fakfak tanggal 12 Maret 2018 Periode 2018-2023 dan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 100.3.3.2-118 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala tanggal 17 Maret 2023, bersama-sama dengan Saksi Rosmiwati Sirait dan Saksi Giyarno (diajukan dalam berkas perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PDAM Tirta Pala Kabupaten Fakfak di Jalan Jenderal Sudirman, Wagom Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharan pipa transmisi dan distribusi yang tidak didukung oleh bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah, adanya penggunaan dana yang tidak sah dan tidak sesuai dengan peruntukannya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 929.550.721,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa Munir Harahap, S.E. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Pala Kabupaten Fakfak sejak 28 April 2017 sampai dengan ditetapkan sebagai Pejabat Definitif Direktur PDAM berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 696-145 Tahun 2017 Tanggal 28 April 2017 Periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 100.3.3.2-118 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala tanggal 17 Maret 2023;
• Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dharma Tirta Kabupaten Fakfak merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Berdirinya Perusahaan diawali dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 130/KPTS/CK/1983 dan Surat Direktur Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01.Ca-6-50/92 tanggal 10 Januari 1991 perihal Rencana Penyerahan Pengolahan (Alih Status) BPAM menjadi PDAM;
• Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Fakfak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala, PDAM Kabupaten Fakfak berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat Perumda) Tirta Pala Kabupaten Fakfak yang menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Perumda Tirta Pala Kabupaten Fakfak bersumber modal yang terdiri atas modal dasar dan modal yang disetor dengan rincian modal dasar sebesar Rp.11.205.671.694,- (Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2019. Maka sesuai dengan status kepemilikan modal tersebut, Perumda Air Minum Tirta Pala termasuk dalam definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang – Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

• Bahwa berdasarkan Laporan Pengeluaran Kas Perusahaan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 realisasi pengeluaran beban usaha Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 1

• Bahwa terhadap realisasi pengeluaran beban usaha Perumda Air Minum Tirta Pala   Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2023 terdapat pengeluaran beban usaha yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara lengkap dan sah, serta adanya penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai peruntukkannya oleh Terdakwa Munir Harahap, S.E. selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Pala periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 bersama-sama dengan Saksi Rosmiwati Sirait sebagai pjs. Kasubag Keuangan dan Pembukuan Tahun 2018, Kasubag Keuangan dan Pembukuan Tahun 2018 sampai tahun 2022 kemudian Kabag Keuangan Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan Saksi Giyarno sebagai Pelaksana Kasir Loket Kota dan Bendahara;
• Bahwa Terdakwa Munir Harahap, S.E. selaku Direktur membuat dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2023 yang terdapat kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi dengan rincian pada RKAP tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

RKAP PEMELIHARAAN RESERVOIR TAHUN 2018 S/D TAHUN 2023:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Tahun 2018       : Rp. 7.800.000,-
                  2. Tahun 2019       : Rp. 7.800.000,-
                  3. Tahun 2020       : Rp. 7.800.000,-
                  4. Tahun 2021       : Rp. 7.800.000,-
                  5. Tahun 2022       : Rp. 7.800.000,-
                  6. Tahun 2023       : Rp. 7.800.000,-

 RKAP PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TAHUN 2018 S/D TAHUN

 2023:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Tahun 2018          : Rp. 23.400.000,-
                  2. Tahun 2019          : Rp. 47.400.000,-
                  3. Tahun 2020          : Rp. 47.400.000,-
                  4. Tahun 2021          : Rp. 47.400.000,-
                  5. Tahun 2022          : Rp. 64.200.000,-
                  6. Tahun 2023          : Rp. 40.200.000,-

• Bahwa dalam realisasi anggaran pada beban pengeluaran kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi oleh Saksi Rosmiwati Sirait mencatatkan dan membukukan beban pengeluaran kas kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi pada rekapitulasi Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) yang kemudian sesuai dengan DHHD yang telah dibuat tersebut Saksi Giyarno melakukan pencairan dana perusahaan dari rekening milik perusahaan Bank BRI Nomor Rekening 108101000301300 dan Bank Mandiri Nomor Rekening 1540001018443 dengan rincian beban pengeluaran sebagai berikut:

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Reservoir

Tahun 2018-2020

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Reservoir

Tahun 2021-2023

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Pipa Trans & Distribusi Tahun  2018-2020

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Pipa Trans & Distribusi Tahun  2021-2023

Tabel 2

• Bahwa berdasarkan rekapitulasi DHHD dan Laporan pengeluaran kas perusahaan kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi beban pengeluaran melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2023, namun Terdakwa Munir Harahap, S.E selaku direktur periode tahun 2018 sampai tahun 2023 tidak pernah melakukan Revisi/Perubahan Anggaran yakni dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

• Bahwa berdasarkan rekapitulasi beban pengeluaran kas atas kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi pada tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2023 Terdakwa Munir Harahap, S.E. sebagai Plt. Direktur PDAM Tirta Pala pada bulan Januari Tahun 2018 sampai Bulan Maret Tahun 2018 dan sebagai Direktur Definitif pada Maret 2018 sampai dengan Maret 2023 bersama-sama dengan Saksi Rosmiwati Sirait dan Saksi Giyarno telah melakukan pengeluaran anggaran dana perusahaan untuk belanja pemeliharaan reservoir, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pemeliharaan reservoir tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap dan sah atas pengeluaran anggaran untuk pemeliharan reservoir berdasarkan Rekap Jurnal Daftar Hutang Harus Dibayar pada kegiatan Pemeliharaan Reservoir Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 52.522.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), namun hanya terdapat voucher atau laporan pertanggungjawaban pembayaran belanja pemeliharaan reservoir sebesar Rp. 17.612.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan nomor voucher: No. 10/VC/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 beserta lampiran nota belanja dari pihak ketiga dengan jumlah Rp. 16.136.000,00 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan voucher No: 08/VC/08/2019 yang di terbitkan tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.476.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhadap sisa belanja pemeliharaan reservoir lainnya tidak terdapat voucher pembayaran belanja untuk kegiatan pemeliharaan reservoir beserta lampiran nota belanja sebesar Rp. 34.910.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Munir Harahap, S.E;
• Bahwa selanjutnya Terdakwa Munir Harahap, S.E. bersama-sama dengan Saksi Rosmiwati dan Saksi Giyarno juga telah melakukan pengeluaran anggaran dana perusahaan untuk belanja pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap dan sah atas pengeluaran anggaran untuk pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi sebesar Rp. 629.459.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dari jumlah DHHD sebesar Rp.692.459.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdapat bukti voucher pembelanjaan yang lengkap sebesar Rp. 278.331.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga tidak dilengkapi voucer dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 414.128.000,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
• Bahwa selanjutnya Terdakwa Munir Harahap, S.E. selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai direksi berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 100.3.3.2-118 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala tanggal 17 Maret 2023, namun Terdakwa Munir Harahap, S.E. tetap bekerja sebagai staf bagian umum Pada Perumda Air Minum Tirta Pala tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan dan Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Fakfak ataupun Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari direktur, sehingga Saksi Rosmiwati Sirait menerbitkan voucher beban pengeluaran gaji pegawai perusahaan berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 800/15/BUP/2018 tanggal 13 Maret 2018 untuk menentukan jumlah besaran penghasilan yang diterima berupa gaji, tunjangan serta insentif pegawai untuk Terdakwa  Munir Harahap, S.E. sama seperti saat masih menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Pembukuan dan Akuntansi pada Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak menerima hak-hak sebagai pegawai selama 9 (Sembilan) bulan terhitung dari bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dengan total Rp. 76.979.299,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa Munir Harahap, S.E.diterima secara tidak sah sebagaimana keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. W. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum. dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan bahwa Seorang pegawai BUMD yang diangkat menjadi Direksi dan telah berakhir masa jabatannya tidak dapat lagi menerima penghasilan hanya berdasarkan SK pengangkatan jabatan yang mana SK tersebut sebelum pegawai tersebut menjadi Direksi. Mengingat sejak dikeluarkannya SK pengangkatan sebagai Direksi yang lama, maka hal itu menghentikan status kepegawaian dari seorang Direksi tersebut karena telah beralih status sebagai Direksi. Hak-hak sebagai Direksi hanya dapat diterima pada saat masih menjabat sebagai Direksi.

• Bahwa Terdakwa Munir Harahap, S.E. melakukan pengeluaran dana perusahaan secara tidak sah dengan melakukan pengeluaran beban gaji tenaga kontrak sopir mobil tangki Saksi Timotius Jemani diluar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan cara menetapkan dan menentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Saksi Timotius Jemani berbeda dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari tenaga kontrak pada perusahaan Perumda Air Tirta Pala yang hanya berupa penerimaan gaji, akan tetapi Terdakwa Munir Harahap, S.E. juga menambahkan klausa upah ret bagi Saksi Timotius  dengan ketentuan besaran upah ret  yang diterima di dasarkan pada tarif harga yang dilakukan oleh masyarakat umum atau swasta yang juga melakukan kegiatan usaha pengantaran air tanpa diatur di dalam Standar Operasional Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa pengeluaran beban gaji sopir mobil tangki Saksi Timotius Jemani tidak sebagaimana semestinya yang seharusnya jumlah penerimaan Saksi Timotius Jemani selaku Tenaga Kontrak Sopir Mobil Tangki dilakukan berdasarkan unsur honor sopir mobil tangki berdasarkan nilai kontrak perjanjian, pendekatan tunjangan Pelaksana Pembagi Air (menggunakan ukuran kualifikasi pegawai), Tunjangan Transport (menggunakan ukuran kualifikasi pegawai dengan nilai Rp. 7.000,- kerja dibawah 4 jam) dikalikan 25 hari kerja dan Uang makan (menggunakan ukuran kualifikasi pegawai dengan nilai Rp. 10.000,- kerja dibawah 4 jam) dikalikan 25 hari kerja sehingga perbandingan jumlah unsur gaji honor dan pembayaran biaya per ret setiap bulan yang telah dibayarkan dibandingkan dengan  pendekatan penghitungan jumlah penerimaan seharusnya Tenaga Kontrak Sopir Mobil Tangki  Perusahaan adalah sebagai berikut :

Sehingga terhadap pengeluaran beban gaji sopir mobil tangki sebesar Rp. 297.745.422,00,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enpat puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak sah oleh Terdakwa Munir Harahap, S.E. selaku Direktur periode Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023;

• Bahwa Terdakwa Munir Harahap, S.E. tidak melaksanakan penatausahaan keuangan secara baik dan akuntabel yang mengakibatkan adanya penggunaan kas yang tidak sesuai dengan peruntukkannya yakni adanya pinjaman uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang diambil dari dana perusahaan kepada pegawai atas nama Saksi Moh. Ali Senen yang diberikan oleh Saksi Giyarno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dikembalikan, namun pada saat tahap penyidikan pada tanggal 24 Januari 2025 pinjaman atas nama Saksi Moh. Ali Senen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi Moh. Ali Senen kepada Penyidik;
• Bahwa adanya uang sebesar Rp. 98.541.660,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus emp