KESATU

PRIMAIR:

----------- Bahwa Terdakwa DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I (Selaku Ketua Harian I, membidangi Keuangan  dan Perencanaan Anggaran) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 16 September 2021, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Jalan Susweni RT.001 RW.005 Kelurahan Amban Kecamatan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ALEX WAMAER selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I yang juga Selaku Ketua Harian I, membidangi Keuangan  dan Perencanaan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat mengesahkan dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima KONI Provinsi Papua Barat yang dibuat oleh ALEX WAMAER (Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat), yang diketahuinya antara lain terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dan terdapat bukti pertanggungjawaban ganda.
2. Terdakwa DAUD INDOUW meminjam dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat melalui ALEX WAMAER dan ALEX WAMAER memberikannya, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DAUD INDOUW.
3. Pengembalian dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat yang dipinjam Terdakwa DAUD INDOUW dilakukan ALEX WAMAER dengan cara melakukan pemotongan yang bersumber dari dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat pada saat KONI Provinsi Papua Barat melakukan pembayaran atas tagihan Penginapan dan Café milik Terdakwa DAUD INDOUW yang dikelola anak Terdakwa DAUD INDOUW.
4. Terdakwa DAUD INDOUW menerima pemberian dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat atas kegiatan yang tidak dilakukannya dari ALEX WAMAER baik dengan menandatangani tanda terima maupun tidak ada tanda terimanya karena Terdakwa DAUD INDOUW tidak mau menandatangani tanda terimanya.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), (2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaan dan Pendapatan Belanja Daerah, Bagian e Belanja Hibah, angka 8;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pasal 2 HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, ayat (1), (2);

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa DAUD INDOW sebesar Rp.1.027.500.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ALEX WAMAER sebesar Rp.29.579.768.783,21 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), LEONORA E. SIAHAAY (Bendahara Cabang Olahraga Atletik Provinsi Papua Barat) sebesar Rp.747.467.500,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Drs. H.M SUGESTIONO, M.M (Wakil Ketua II – Selaku Ketua Harian II Membidangi Organisasi Cabang Olahraga KONI Provinsi Papua Barat – telah meninggal dunia) sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 32.079.736.283,21 (tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Yang Bersumber Dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Provinsi Papua Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat) Nomor: PE.03.02/SR-130/PW27/5/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang dilakukan Terdakwa DAUD INDOUW dengan cara-cara sebagai berikut: ----------------------------------------------------------

• Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia selanjutnya disebut KONI adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia. Sesuai Visinya, KONI mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan ditingkat dunia, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat dan karakter kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkokoh ketahanan nasional. Untuk mewujudkan visinya tersebut, KONI mempunyai Misi, yaitu: 1. KONI menjadi induk organisasi yang professional, modern dan mandiri, 2. pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan dan 3. turut serta mengembangkan Sport Science, Sport Industry dan Sport Tourism. Ditingkat daerah khususnya tingkat Provinsi, KONI memiliki kepengurusan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat.
• Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Ketua Umum KONI Pusat (Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman) menerbitkan Surat  Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI  Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, susunan personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

• Bahwa terkait berakhirnya masa kepengurusan KONI  Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI  Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 tanggal 23 Oktober 2017, pada tanggal 16 September 2021, Ketua Umum KONI Pusat (Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021. Adapun susunan personalia perpanjangan masa bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2017-2021 sebagai berikut: