Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
253/Pid.Sus/2024/PN Mnk 2.BOSTON ROBERT MARGANDA, S.H.
3.DEBORA KETTY YEPESE, S.H.,M.Hum.
SYAMSIR Persidangan
Tanggal Pendaftaran Kamis, 17 Okt. 2024
Klasifikasi Perkara Lain-Lain
Nomor Perkara 253/Pid.Sus/2024/PN Mnk
Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 14 Okt. 2024
Nomor Surat Pelimpahan B-1300 /R.2.13/Eku.2/10/2024
Penuntut Umum
NoNama
1BOSTON ROBERT MARGANDA, S.H.
2DEBORA KETTY YEPESE, S.H.,M.Hum.
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1SYAMSIR[Penahanan]
Penasihat Hukum Terdakwa
Anak Korban
Dakwaan
Isi Dakwaan :
 
Primair 
Bahwa ia terdakwa SYAMSIR pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Muara Bintuni Kab. Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (Titik kordinat 02°10’40.9° S-133°35’02 1° T) atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, terdakwa sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-------------------------------------
 
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Sekitar pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa SYAMSIR sebagai Nahkoda dan pemilik Kapal Kayu Motor KM Akilah Bintuni 03 berlayar dari dermaga kampung nelayan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan keperairan depan kampung tanamerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan maksud untuk mengambil muatan bahan bakar minyak Solar di kapal Takboat 001 yang berlabuh di depan Perairan sekitar 30 mil dari depan Kampung tanamerah Kab. Teluk Bintuni, selanjutnya setelah melakukan pemuatan bahan bakar minyak Solar tersebut kemudian terdakwa melanjutkan  pelayarannya kembali ke daratan Kabupaten Teluk Bintuni, begitu seterusnya.
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 08.00 Wit pada saat kapal anggota Polairud Yudistira-8003 Provinsi Papua Barat yang sedang melakukan Patroli di wilayah perairan muara Kab. Teluk Bintuni lalu curiga dengan keberadaan Kapal Kayu Motor milik terdakwa sehingga Anggota Polairud lalu melakukan pemeriksaan dokumen dan dari hasil pemeriksaan dokumen tersebut ditemukan kapal tersebut tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar 
 
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permenhub No. 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan,  yang menyatakan bahwa : Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar dan atas kejadian tersebut lalu petugas Polairud Yudistira-8003  Provinsi Papua Barat lalu mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) kapal motor kayu Akhilah Bintuni 03, 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen kapal Akhilah Bintuni 03 berupa :
- Fotocopy Sertifikat Keselamatan Kapal dengan nomor register No AL.501/ 139 / KSOP.Pre-23 tanggal 23 juni 2023;
- Foto Copy Pas Besar dengan tanda Selar Mark GGT 40 NO. 199 / LLv PUP 8 No. 820230802309436 tanggal dikeluarkan 02 agustus 2023 di Pare pare;
- Foto Copy Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 MIL) no register. DL. 328 / 5 / 4 / AP.SRG-03 tanggal 05 Oktober 2003.
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
 
Subsidair
 
Bahwa ia terdakwa SYAMSIR pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Muara Bintuni Kab. Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (Titik kordinat 02°10’40.9° S-133°35’02 1° T) atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----------------------------
 
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Sekitar pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa SYAMSIR sebagai Nahkoda dan pemilik Kapal Kayu Motor KM Akilah Bintuni 03 berlayar dari dermaga kampung nelayan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan keperairan depan kampung tanamerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan maksud untuk mengambil muatan bahan bakar minyak Solar di kapal Takboat 001 yang berlabuh di depan Perairan sekitar 30 mil dari depan Kampung tanamerah Kab. Teluk Bintuni, selanjutnya setelah melakukan pemuatan bahan bakar minyak Solar tersebut kemudian terdakwa melanjutkan  pelayarannya kembali ke daratan Kabupaten Teluk Bintuni, begitu seterusnya.
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 08.00 Wit pada saat kapal anggota Polairud Yudistira-8003 Provinsi Papua Barat yang sedang melakukan Patroli di wilayah perairan muara Kab. Teluk Bintuni lalu curiga dengan keberadaan Kapal Kayu Motor milik terdakwa sehingga Anggota Polairud lalu melakukan pemeriksaan dokumen dan dari hasil pemeriksaan dokumen tersebut ditemukan kapal tersebut tanpa memiliki Dokumen dan adapun dokumen yang tidak dimiliki oleh terdakwa adalah berupa Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar berserta dokumen lainnya yaitu berupa :Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/Pas Tahunan/Pas Kecil, Sertifikat Keselamatan Kapal, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Pengawakan kapal, Crew List (Daftar Awak Kapal),Dokumen Muatan/Penumpang, Dokumen atau Surat Persetujuan dari Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Ayat (8) Permenhub No. 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan,  yang  menyatakan bahwa : 
Pasal 1 ayat (4) berbunyi : Kegiatan Olah Gerak Kapal adalah kegiatan menguasai Kapal dalam keadaan diam atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) untuk mencapai pelayaran yang aman dan efisien dengan menggunakan sarana yang terdapat di Kapal.
Pasal 1 Ayat (8) berbunyi : Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak.
Dan atas pemeriksaan tersebut terdakwa sebagai Nahkoda dan pemilik kapal tersebut tidak mempunyai ijin dan dokumen sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa sebagai Nakhoda dan pemilik kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal
dan atas kejadian tersebut lalu petugas Polairud Yudistira-8003  Provinsi Papua Barat lalu mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) kapal motor kayu Akhilah Bintuni 03, 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen kapal Akhilah Bintuni 03 berupa :
- Fotocopy Sertifikat Keselamatan Kapal dengan nomor register No AL.501/ 139 / KSOP.Pre-23 tanggal 23 juni 2023;
- Foto Copy Pas Besar dengan tanda Selar Mark GGT 40 NO. 199 / LLv PUP 8 No. 820230802309436 tanggal dikeluarkan 02 agustus 2023 di Pare pare;
- Foto Copy Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 MIL) no register. DL. 328 / 5 / 4 / AP.SRG-03 tanggal 05 Oktober 2003.
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
Pihak Dipublikasikan Ya