SURAT DAKWAAN

NOMOR REGISTER PERKARA: PDS- 02/R.2.12/Ft.1/05/2025

C.  DAKWAAN

      PRIMAIR

-------Bahwa Terdakwa Rosmiwati Sirait sebagai sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kasubag Keuangan dan Pembukuan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 09/PDAM-FF/KPTS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, Kasubag Keuangan dan Pembukuan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04/Perumda-AM/KPTS/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, Kabag Keuangan Tahun 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 13/Perumda.AM-FF/KPTS/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 dan Terdakwa Giyarno sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02 Perumda.AM-FF/KPTS/IV/2016 yang telah diubah beberapa kali dengan Surat Keputusan Nomor: 13/Perumda.AM-FF/KPTS/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, bersama-sama dengan Saksi Munir Harahap, S.E. (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PDAM Tirta Pala Kabupaten Fakfak di Jalan Jenderal Sudirman, Wagom Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharan pipa transmisi dan distribusi yang tidak didukung oleh bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah, adanya penggunaan dana yang tidak sah dan tidak sesuai dengan peruntukannya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 929.550.721,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dharma Tirta Kabupaten Fakfak merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Berdirinya Perusahaan diawali dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 130/KPTS/CK/1983 dan Surat Direktur Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01.Ca-6-50/92 tanggal 10 Januari 1991 perihal Rencana Penyerahan Pengolahan (Alih Status) BPAM menjadi PDAM;
• Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Fakfak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala, PDAM Kabupaten Fakfak berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat Perumda) Tirta Pala Kabupaten Fakfak yang menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Perumda Tirta Pala Kabupaten Fakfak bersumber modal yang terdiri atas modal dasar dan modal yang disetor dengan rincian modal dasar sebesar Rp.11.205.671.694,- (Sebelas Miliar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2019. Maka sesuai dengan status kepemilikan modal tersebut, Perumda Air Minum Tirta Pala termasuk dalam definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang – Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

• Bahwa berdasarkan Laporan Pengeluaran Kas Perusahaan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 realisasi pengeluaran beban usaha Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 1

• Bahwa terhadap realisasi pengeluaran beban usaha Perumda Air Minum Tirta Pala   Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2023 terdapat pengeluaran beban usaha yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara lengkap dan sah, serta adanya penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai peruntukkannya oleh denganTerdakwa Rosmiwati Sirait selaku sebagai pjs. Kasubag Keuangan dan Pembukuan Tahun 2018, Kasubag Keuangan dan Pembukuan Tahun 2018 sampai tahun 2022 kemudian Kabag Keuangan Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan Terdakwa Giyarno selaku Bendahara bersama-sama Saksi Munir Harahap, S.E. selaku Direktur periode tahun 2018 sampai tahun 2023;
• Bahwa Saksi Munir Harahap, S.E. selaku Direktur membuat dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2023 yang terdapat kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi dengan rincian pada RKAP tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

RKAP PEMELIHARAAN RESERVOIR TAHUN 2018 S/D TAHUN 2023:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Tahun 2018       : Rp. 7.800.000,-
                  2. Tahun 2019       : Rp. 7.800.000,-
                  3. Tahun 2020       : Rp. 7.800.000,-
                  4. Tahun 2021       : Rp. 7.800.000,-
                  5. Tahun 2022       : Rp. 7.800.000,-
                  6. Tahun 2023       : Rp. 7.800.000,-

 RKAP PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TAHUN 2018 S/D TAHUN

 2023:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Tahun 2018          : Rp. 23.400.000,-
                  2. Tahun 2019          : Rp. 47.400.000,-
                  3. Tahun 2020          : Rp. 47.400.000,-
                  4. Tahun 2021          : Rp. 47.400.000,-
                  5. Tahun 2022          : Rp. 64.200.000,-
                  6. Tahun 2023          : Rp. 40.200.000,-

• Bahwa dalam realisasi anggaran pada beban pengeluaran kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi oleh Terdakwa Rosmiwati Sirait mencatatkan dan membukukan beban pengeluaran kas kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi pada rekapitulasi Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) yang kemudian sesuai dengan DHHD yang telah dibuat tersebut Terdakwa Giyarno melakukan pencairan dana perusahaan dari rekening milik perusahaan Bank BRI Nomor Rekening 108101000301300 dan Bank Mandiri Nomor Rekening 1540001018443 dengan rincian beban pengeluaran sebagai berikut:

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Reservoir

Tahun 2018-2020

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Reservoir

Tahun 2021-2023

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Pipa Trans & Distribusi Tahun  2018-2020

Daftar Hutang Harus Dibayar (DHHD) Belanja Pemeliharaan Pipa Trans & Distribusi Tahun  2021-2023

Tabel 2

• Bahwa dari rekapitulasi Daftar Hutang Harus Dibayar dan Laporan Pengeluaran Kas Perusahaan atas kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi beban pengeluaran melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2023, namun Saksi Munir Harahap, S.E selaku direktur periode tahun 2018 sampai tahun 2023 tidak pernah melakukan Revisi/Perubahan Anggaran yakni dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

• Bahwa berdasarkan rekapitulasi beban pengeluaran kas atas kegiatan pemeliharaan reservoir dan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi pada tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2023 Terdakwa Rosmiwati Sirait dan Terdakwa Giyarno bersama-sama dengan Saksi Munir Harahap, S.E. telah melakukan pengeluaran anggaran dana perusahaan untuk belanja pemeliharaan reservoir, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pemeliharaan reservoir tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap dan sah atas pengeluaran anggaran berdasarkan Rekapitulasi Jurnal Daftar Hutang Harus Dibayar pada kegiatan Pemeliharaan Reservoir Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat pengeluaran sebesar Rp. 52.522.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), akan tetapi yang terdapat voucher dan bukti pertanggungjawaban pembayaran atas belanja pemeliharaan reservoir hanya sebesar Rp. 17.612.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan nomor voucher: No. 10/VC/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 beserta lampiran nota pembelanjaan dengan jumlah Rp. 16.136.000,00 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan voucher No: 08/VC/08/2019 yang di terbitkan tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.476.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhadap sisa belanja lainnya tidak terdapat voucher pembayaran dan bukti pertanggungjawaban untuk kegiatan pemeliharaan reservoir sebesar Rp. 34.910.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Rosmiwati Sirait dan Terdakwa Giyarno bersama-sama Saksi Munir Harahap, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa Rosmiwati Sirait dan Terdakwa Giyarno bersama-sama Saksi Munir Harahap, S.E. juga telah melakukan pengeluaran anggaran dana perusahaan untuk belanja pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap dan sah atas pengeluaran anggaran berdasarkan Rekapitulasi Jurnal Daftar Hutang Harus Dibayar pada kegiatan pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat pengeluaran sebesar Rp. 629.459.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), akan tetapi yang terdapat bukti voucher pembelanjaan lengkap dan sah hanya sebesar Rp. 278.331.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), sehingga terhadap sisa belanja lainnya yang tidak dilengkapi voucher dan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 414.128.000,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Rosmiwati Sirait dan Terdakwa Giyarno bersama-sama Saksi Munir Harahap, S.E. dengan rincian sebagai berikut;

• Bahwa selanjutnya Saksi Munir Harahap, S.E. bekerja sebagai staf bagian umum pada Perumda Air Minum Tirta Pala tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan dan Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Fakfak ataupun Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari direktur, akan tetapi Terdakwa Rosmiwati Sirait tetap menerbitkan voucher beban pengeluaran gaji Saksi Munir Harahap, S.E. berdasarkan pada jabatan lama Saksi Munir Harahap, S.E. yakni Surat Keputusan Nomor: 800/15/BUP/2018 tanggal 13 Maret 2018 pada saat masih menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Pembukuan dan Akuntansi pada Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak untuk menentukan penghasilan yang diterima berupa gaji, tunjangan serta insentif pegawai untuk Saksi  Munir Harahap, S.E. yang kemudian Terdakwa Giyarno selaku bendahara berdasarkan penetapan voucher beban pengeluaran gaji tersebut mencairkan dan membayarkan hak-hak sebagai pegawai selama 9 (Sembilan) bulan terhitung dari bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dengan total Rp. 76.979.299,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), padahal Saksi Munir Harahap, S.E. selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai direksi berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 100.3.3.2-118 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala tanggal 17 Maret 2023 dengan rincian penerimaan penghasilan sebagai berikut:

Sehingga penghasilan yang diterima oleh Saksi Munir Harahap, S.E.diterima secara tidak sah sebagaimana keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. W. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum. dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan bahwa Seorang pegawai BUMD yang diangkat menjadi Direksi dan telah berakhir masa jabatannya tidak dapat lagi menerima penghasilan hanya berdasarkan SK pengangkatan jabatan yang mana SK tersebut sebelum pegawai tersebut menjadi Direksi. Mengingat sejak dikeluarkannya SK pengangkatan sebagai Direksi yang lama, maka hal itu menghentikan status kepegawaian dari seorang Direksi tersebut karena telah beralih status sebagai Direksi. Hak-hak sebagai Direksi hanya dapat diterima pada saat masih menjabat sebagai Direksi.

• Bahwa Terdakwa Rosmiwati Sirait dan Terdakwa Giyarno bersama-sama Saksi Munir Harahap, S.E. melakukan pengeluaran dana perusahaan secara tidak sah dengan melakukan pengeluaran beban gaji tenaga kontrak sopir mobil tangki Saksi Timotius Jemani diluar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan cara menetapkan dan menentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Saksi Timotius Jemani berbeda dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari tenaga kontrak pada perusahaan Perumda Air Tirta Pala yang hanya berupa penerimaan gaji, akan tetapi Saksi Munir Harahap, S.E. juga menambahkan klausa upah ret bagi Saksi Timotius  dengan ketentuan besaran upah ret  yang diterima di dasarkan pada tarif harga yang dilakukan oleh masyarakat umum atau swasta yang juga melakukan kegiatan usaha pengantaran air tanpa diatur di dalam Standar Operasional Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa pengeluaran beban gaji sopir mobil tangki Saksi Timotius Jemani tidak sebagaimana semestinya yang seharusnya jumlah penerimaan Saksi Timotius Jemani selaku Tenaga Kontrak Sopir Mobil Tangki dilakukan berdasarkan unsur honor sopir mobil tangki berdasarkan nilai kontrak perjanjian, pendekatan tunjangan Pelaksana Pembagi Air (menggunakan ukuran kualifikasi pegawai), Tunjangan Transport (menggunakan ukuran kualifikasi pegawai dengan nilai Rp. 7.000,- kerja dibawah 4 jam) dikalikan 25 hari kerja dan Uang makan (menggunakan ukuran kualifikasi pegawai dengan nilai Rp. 10.000,- kerja dibawah 4 jam) dikalikan 25 hari kerja sehingga perbandingan jumlah unsur gaji honor dan pembayaran biaya per ret setiap bulan yang telah dibayarkan dibandingkan dengan  pendekatan penghitungan jumlah penerimaan seharusnya Tenaga Kontrak Sopir Mobil Tangki  Perusahaan adalah sebagai berikut :