KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT

KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI

Jl. Pahlawan No. 1 Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari 98312

Telp. (0986) 211674, Fax. (0986) 2210197, Fax. (0986) 2210196

      “Demi  Keadilan Dan Kebenaran                                                                                                   P-29      

Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK :  PDS – 01 / R.2.10 / Ft.1 / 08 / 2025

1. IDENTITAS TERDAKWA  :

1. PENAHANAN TERDAKWA :

1. DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOSUA KADAM selaku Kepala Puskesmas pada Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Surat Keputusan Nomor: SK.821.2-23, tanggal 08 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Bupati Manokwari yaitu saudara DEMAS PAULUS MANDACAN dan kemudian untuk tahun 2022 yang mengangkat terdakwa adalah Bupati Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.821.2-01, tanggal 26 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Manokwari yaitu saudara DEMAS PAULUS MANDACAN yang mana kedua Surat Keputusan (SK) terdakwa tersebut terkait dengan penunjukan terdakwa sebagai Kepala Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari, Bahwa terdakwa pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Anggaran 2021, bertempat di Puskesmas Amban,Jl.Tembusan Manunggal ke Jl.Angkasa Mulyono, Kabupaten Manokwari setidak-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama  dengan saksi ELVINA BELGITA INSYUR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban, secara melawan hukum, yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Terdapat Pembayaran atau penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada pegawai atau petugas Puskesmas Amban tidak didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) dan atau kuitansi yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bulanan Tahun 2021;
2. Terdapat Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat tidak berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dilapangan namun hanya dibuat untuk tujuan agar pencairan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat maksimal;
3. Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar (terdapat kuitansi atau nota pembelian atau invoice yang dibuat oleh saksi ELVINA BELGITA INSYUR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban dengan persetujuan terdakwa YOSUA KADAM selaku Kepala Puskesmas Amban;
4. Terdapat pembuatan Surat Pertanggungjawaban Fiktif (SPJ) berupa belanja makan minum, Alat Tulis Kantor dan Sewa tenda dan kursi oleh saksi ELVINA BELGITA INSYUR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) atas perintah terdakwa YOSUA KADAM selaku Kepala Puskesmas Amban;
5. Terdakwa YOSUA KADAM selaku Kepala Puskesmas pada Puskesmas Amban dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pembuatan Laporan Pertanggunjawaban Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak sesuai dengan prinsip dan azas pengelolaan keuangan  yang tertib dan tepat guna terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Manokwari;

Perbuatan - perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan  bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 12, pasal 1 angka 18, pasal 1 angka 22, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (3), pasal 21 ayat (1) dan pasal 21 ayat (3);
3. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Bab I. Pendahuluan Poin G. Prinsip Dasar bahwa Pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan berpedoman pada prinsip dasar:

• Keterpaduan: Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor seperti bintara pembina desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajarannya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi setiap bidang dan seksi berdasar struktur organisasi perangkat daerah tetapi pelaksanaan program secara terintegrasi.
• Efisien: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
• Efektif: Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian  prioritas nasional. Penetapan  kegiatan  dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah di daerah.

• Akuntabel: Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: memperkaya  terdakwa YOSUA KADAM sebesar Rp. 87.490.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi ELVINA BELGITA INSYUR sebesar Rp. 87.490.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni merugikan keuangan negara  sebesar Rp. 426.651.012,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu dua belas rupiah) sebagaimana  Laporan  Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 Nomor: PE.03.03./SR-362/PW27/5/2024, tanggal 25 November 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang dilakukan terdakwa YOSUA KADAM dengan cara sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------

• Bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menerima 6 (enam) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021 dan Rekapitulasi Permintaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Saksi ELVINA BELGITA INSYUR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara BOK Puskesmas Amban dengan rincian sebagai berikut:

Atas Rekapitulasi Permintaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban bulan Januari sampai dengan Juni tersebut, saksi Fritje Linggar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (yang selanjutnya disebut PPTK) Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari meminta kepada Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Saksi  Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan membuat SPP Nomor 200037/SPP-LS/1.02.1.1/X/2021 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nilai SPP sebesar Rp392.998.193.- (tiga ratus sembilan puluh dua juta  sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Alfred Bandaso selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menerbitkan SPM Nomor 300037/SPM-LS/DAK Non Fisik/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Alfred Bandaso selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, dengan nilai SPM sebagai berikut:

Jumlah yang diminta    : 392.998.193,00.- (tiga ratus sembilan puluh dua juta  sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Jumlah potongan           : 6.252.863,00.- (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Jumlah yang dibayarkan : 386.745.330,00.-  (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Setelah Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh Saksi Alfred Bandaso selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menyerahkan 2 (dua) dokumen tersebut kepada BPKAD Kabupaten Manokwari.

• Bahwa Verifikator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari telah menandatangani dokumen Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana  Langsung (SP2D LS) sudah lengkap dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 404016/SP2D-LS/DAK Non Fisik/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta          : Rp392.998.193,00.- (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).  

Jumlah Potongan              : Rp6.252.863,00.- (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Jumlah yang dibayarkan    : Rp386.745.330,00.- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

• Bahwa Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan memindahkan uang sebesar Rp386.745.330,00.- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dari rekening induk Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari ke rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban;
• Bahwa Saksi Elvina Belgita Insyur (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara BOK Puskesmas Amban melakukan penarikan tunai pada rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban sebesar Rp386.759.216,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). di Bank Papua Kabupaten Manokwari.
• Bahwa Saksi Elvina Belgita Insyur (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara BOK Puskesmas Amban melakukan pembagian biaya transportasi tahap I sebesar Rp262.420.000.- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pegawai Puskesmas Amban dengan perincian sebagai berikut:

Serta  membagikan dana   dukungan alat tulis kantor (ATK) program        wajib sebesar  Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

• Bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menerima 6 (enam) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021 dan Rekapitulasi Permintaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban dengan perincian sebagai berikut:

Atas Rekapitulasi Permintaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban bulan Juli sampai dengan Desember tersebut, Saksi Fritje Linggar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari meminta Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan membuat SPP Nomor 200089/SPP-LS/1.02.1.1/XII/2021 tanggal 10 Desember 2024 dengan nilai SPP sebesar Rp358.679.981 dan ditandatangani oleh Saksi Alfred Bandaso selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menerbitkan SPM Nomor 300089/SPM-LS/DAK Non Fisik/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Alfred Bandaso selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, dengan nilai  Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

Jumlah yang diminta          : 358.679.981,00.- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Jumlah potongan               :     5.401.284,00.- (lima juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Jumlah yang dibayarkan    : 353.278.697,00.- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Setelah Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)  ditandatangani oleh Saudara Alfred Bandaso selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Saksi Meiske Stelvi Sapari selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menyerahkan 2 (dua) dokumen tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari;

• Bahwa Verifikator  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari telah menandatangani dokumen Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana langsung (SP2D LS) sudah lengkap dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari menerbitkan Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D) Nomor 405999/SP2D-LS/1.02.1.1/DAK Non Fisik/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta          : Rp358.679.981,00.- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).  

Jumlah Potongan              : Rp5.401.284,00.- (lima juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Jumlah yang dibayarkan    : Rp353.278.697,00.- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

• Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mencairkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Amban tahap II sebesar Rp353.278.697,00.- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). secara tunai yang diserahkan kepada Saksi  Elvina Belgita Insyur (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara BOK Puskesmas Amban;
• Bahwa Saksi Elvina Belgita Insyur (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Bendahara BOK Puskesmas Amban melakukan pembagian biaya transportasi tahap II sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan masing-masing penerima atau pegawai dipotong Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pengadaan seragam puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa untuk kegiatan program yang Terdakwa YOSUA KADAM lakukan saat itu sehingga dapat menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahap 1 dan tahap 2 Tahun Anggaran 2021 tersebut saat itu tidak ada dasar pertanggungjawabannya seperti pada dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 milik Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari pada kegiatan program tersebut sehingga saat itu dasar terdakwa menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahap 1 dan tahap 2 Tahun Anggaran 2021 tersebut berdasarkan hasil rapat atau musyawarah bersama dengan staf atau pegawai Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari yang diadakan di Puskesmas Amban Kabupaten Manokwari pada akhir tahun 2021;
• Bahwa penyaluran penerimaan berdasarkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Amban yaitu sebesar Rp2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tidak benar karena pada Tahun Anggaran 2021 Saksi Hana Metanfanuan selaku Bendahara JKN-BPJS Puskesmas Amban menerima Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dari Saksi Elvina Belgita Insyur (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku bendahara BOK Puskesmas Amban Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.680.000 (Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
• Bahwa di tahun 2021 terkait dengan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Saksi Rina Bab selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Amban pada tahun 2021 menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp11.300.000 (Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu