PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Praperadilan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dapat menerima, memeriksa  dan mengadili Permohonan Praperadilan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/19.a/I/2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018  Adalah tidak sah dan batal demi hukum;

2. Menyatakan Termohon Praperadilan telah melakukan pelanggaran hukum terhadap amanat Pasal 109 ayat (2) KUHAP sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

3. Menyatakan segenap tindakan Termohon Praperadilan dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dalam perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum;

4. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Baru dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara Praperadilan ini diucapkan, Termohon Praperadilan harus memberikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dengan tembusan kepada Pemohon Praperadilan sebagai korban pelapor serta kepada terlapor dalam perkara a quo;

5. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar segenap biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU ; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.